Pemekaran Daerah Dorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

18-06-2012 / KOMISI II

Pemekaran daerah merupakan inti dalam menjawab persoalan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan wakil ketua komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja (F-PAN) dalam kunjungan spesifik Komisi II  ke kabupaten manokwari, Papua Barat baru-baru ini.

Menurut Abdul Hakam Naja, kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kabupaten manokwari selatan dan pegunungan arfak dalam kaitannya dengan pemekaran kabupaten Manokwari.

“Dengan adanya pemekaran kabupaten manokwari selatan dan pegunungan arfak ini, diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera dan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, seperti pelayanan pendidikan dan  kesehatan,” ujar Abdul Hakam Naja.

 Ia menambahkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah provinsi papua barat dan pemerintah kabupaten makwari yaitu penentuan ibukota kabupaten, penyerahan aset-aset daerah, dan batas wilayah kabupaten.
    
Dengan kunjungan spesifik komisi II ini, Bupati manokwari, Dr.Bastian Salabai mengharapkan agar komisi II DPR RI segera menetapkan pemekaran daerah kabupaten manokwari selatan dan kabupaten pegunungan arfak menjadi daerah otonomi baru.(Tgh/TVParle)

 

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...